BAGIKAN

CIAMISMANIS.COM, CIAMIS – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis gelar aksi di depan Kantor Bupati Ciamis, Rabu (18/12/2019). Ada delapan poin tuntutan yang disampaikan.

Aksi HMI Ciamis kali ini merupakan refleksi Hari Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia.

Di temui di sela-sela aksi, Koordinator Lapangan, Dede Aos Firdaos mengatakan, HMI Cabang Ciamis menyampaikan beberapa poin tuntutan, pertama mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis menciptakan pemerintahan yang bebas dan bersih dari KKN.

Kedua, menghimbau Bupati Ciamis agar dalam pengalokasian anggaran tahun 2020 harus tepat sasaran dan mengedapankan skala prioritas pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat tanpa adanya penyalahgunaan wewenang jabatan Bupati”.

Ketiga, mendesak Pemda harus menyediakan akses keterbukaan informasi publik kepada masyarakat secara efektif dan efisien demi menjaga pemerintahan yang bebas dan bersih KKN”.

Keempat, mendesak Pemerintah Daerah harus memaksimalkan dalam pelayanan kaum difabilitas”.

“Kelima, mendesak Pemerintah Daerah berani berkomitmen agar tidak terjadi KKN di tubuh pemerintah Kabupaten Ciamis”.

Keenam, mendesak Pemerintah Daerah agar menempatkan jabatan yang profesional dan tidak ada praktek jual beli jabatan”.

Ketujuh, mendesak Pemerintah Daerah menuntaskan permasalahan banyaknya toko/pasar modern yang beroperasi tanpa ijin”.

Kedelapan, mendesak Pemerintah Daerah agar mengantisipasi gangguan oknum ormas atau LSM pada proses pembangunan” ungkap Dede Aos.

Aksi HMI Cabang Ciamis diterima langsung oleh Asisten Daerah 1 Ciamis, Drs. Ika Darmaiswara beliau mewakili Bupati Ciamis menanggapi terkait tuntan tersebut. Beliau menyampaikan masyarakat luas sudah dapat mengakses program-program Pemda melalui Website Pemda yang dikelola oleh Diskominfo yaitu ciamiskab.go.id.

“Pelayanan untuk masyarakat Kabupaten Ciamis saat ini sudah ditingkatkan, terindikasi dengan adanya fasilitas utk penyandang disabilitas/cacat. Pemda Kabupaten Ciamis menjadi salah satu daerah yg mendapat penghargaan dari ombudsman”.

“Bupati Ciamis berkomitmen untuk menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensinya melalui proses lelang jabatan yang sedang berjalan”.

“Penertiban toko/pasar modern yang melanggar aturan akan dilaksanakan sesuai aturan, dimana setelah ada 3 kali surat peringatan baru dilaksanakan penertiban”.

“Mengenai proses pembangunan yg banyak diganggu oleh oknum LSM, Pemda akan menggandeng intansi terkait utk mengatasi hal tersebut, karena memang hal tersebut menjadi permasalahan tersendiri bagi para rekanan yang melaksanakan pembangunan sehingga dapat mengurangi kualitas dari pembangunan itu sendiri” Tutur Ika dalam sambutannya dihadapan masa aksi HMI Cabang Ciamis.

Massa aksi dari HMI memberi waktu 7 hari kepada Bupati Ciamis untuk menandatangi petisi dari HMI. Ata